Omnibus Law dan Kegagalan Sistem Kapitalisme

 

Assalamu'alaikum sob! Gimana nih, kabarnya? Masih produktif di era pandemi kayak gini, kan? Meskipun stay at home, tetap tidak boleh menghalangi aktivitas harian kita. Kalaupun ada hal mendesak yang mengharuskan kita untuk bertemu, harus social distancing atau jaga jarak loh, ya..

Ngomongin soal social distancing, pemerintah kita juga lagi social distancing loh sama rakyat. 

Seperti yang sobat tahu, di Oktober tutausenentwenti ini lagi rame gara-gara kata Omnibus Law. Nggak di TV, sosial media, koran, bahkan warung sayur sebelah seru banget buat mengkaji persoalan yang satu ini. Memangnya, apa sih Omnibus Law itu?

Jika kita lihat sekilas, sudah banyak banget berita yang menyiarkan aksi demo tolak Omnibus Law. Diantara yang ikut terjun berstatus buruh, mahasiswa, bahkan k-popers gais.. keren nggak, sih?

Apa sih yang sebenarnya mereka para pendemo itu perjuangkan? Sampai dari berbagai status bersatu padu begitu? 

Oke. Disini bakal dijelaskan dulu pengertian Omnibus Law.

Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa latin. Omnibus artinya "semuanya", sedangkan Law sendiri artinya "undang-undang". Kalau digabungkan, bisa kita artikan "hukum yang mencakup semua hal dalam undang-undang". Tuh, kan. Semua. Otomatis ada banyak peraturan didalamnya yang bakal menyangkut banyak orang juga. Terutama rakyat.

Kalau yang kita tahu ada 3 kategori yang dicatat dalam Omnibus Law ini yaitu RUU cipta kerja, RUU ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk pengelolaan ekonomi, juga RUU pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dari diksi yang dipilih saja sudah kelihatan keren banget ngga sih, sob? Kayak perencanaan jangka panjang yang terancang gitu.

Namun, kalau kita jabarkan, akan terlihat bahwa sebenarnya ada banyak hal yang merugikan rakyat terutama para buruh. Seperti, pesangon tanpa kepastian, perluasan status kontrak, mudahnya PHK, aturan upah sesuai jam kerja, memungkinkan pekerja kasar asing masuk dan bekerja di Indonesia, serta penghapusan pidana bagi pihak perusahaan yang melanggar.

Nah, sudah jelas banget kan, siapa menguntungkan siapa. 

Terlebih lagi nih, gais... Omnibus Law ini diketok palunya malam-malam. Iya, pas waktu kita lagi tidur. Waduh, kerja keras banget ya pemerintah kita sampai malam-malam begitu. Jelas saja, para demonstran naluri rakyatnya terpanggil karena merasa terkhianati. 

Meskipun sudah rusuh begitu, tetap saja mereka yang merancang dan mengesahkan itu masih saja bermuka tembok. Bahkan, yang katanya perwakilan rakyat, malah mewakilkan dirinya sendiri dihadapan petinggi. Yang menghuni gedung putih pun tidak akan mau ambil pusing menarik dari pengesahannya. Demi apa coba mereka begitu?

Yang jelas bukan demi kita, yang berstatus rakyat. Demi pengusaha? Padahal, bukannya kekuasaan tertinggi ditangan rakyat ya? Ini berarti mengkhianati pancasila, dong?

Kalau sudah begini, maka bagaimana jalan keluarnya? 

Andai sobat ngomong mereka tidak pancasilais atau mereka tuli karena tidak mendengarkan keluhan rakyat, asal tahu saja. Islam sudah paham sejak dulu. 

Tabiat sistem Kapitalisme, mau dibungkus dengan nama dan klaim apapun sama saja. Dalam sistem Kapitalisme, di Barat atau Timur, pemegang kedaulatan maupun kekuasaan sesungguhnya berada pada kaum Kapitalis (pemilik modal). Jadi, saat negara kita sudah memilih sistem kapitalisme ini seharusnya kita bisa menerawang kedepan bahwa akhirnya akan seperti ini dan nantinya semakin banyak lagi masalah yang datang menyengsarakan umat.

Dalam Islam, segala aturan yang diterapkan akan mensejahterakan rakyat. Tidak ada masalah yang tumpang tindih seperti ini. Sebab, aturan Islam itu bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunah langsung dari pencipta yaitu Alloh. Mana bisa kehidupan manusia diatur oleh aturan yang dibuat manusia itu sendiri. Otomatis aturan yang dibuat akan didasarkan atas kepentingan sebagian saja. Sedang aturan Islam yang dibuat Alloh tentunya mensejahterakan seluruh umat. 

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ 

“Dan tiadalah Kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Qs Al-Anbiya [21]: 107)

Nah, oleh karena itu kita butuh Islam untuk menyelesaikan problematika persoalan ini. Tidak akan membawa perubahan besar apabila kita menyelesaikannya hanya dengan menggonta-ganti pemimpin negri. Yang perlu diganti adalah sistemnya yang sudah rusak dan banyak menyengsarakan. Hanya Khilafah sistem Islam yang mampu mengembalikan keadaan. Khilafah satu-satunya sistem pemerintahan yang diridhoi Alloh SWT sejak zaman Rasulullah Saw.

Kita, sebagai pemuda, punya andil besar dalam perubahan ini. Meskipun ini bukan masalah kita pribadi, namun masalah ini akan menyengsarakan generasi setelah kita yang tinggal di negeri ini. 

Terus menyuarakan apa yang harus disuarakan dalam kebenaran. Berdakwah tidak harus terjun langsung. Jadi, jangan takut menyuarakan di sosial media. Karena sosial media adalah wadah perjuangan kita yang baru. Percayalah, balasan Alloh lebih indah pada akhirnya. 

Terakhir untuk sobat,

Laa 'zzata illa bil islam
Walaa islama illa bisy syariah
Walaa syari'ata illa bid daulah
Daulah khilafah rasyidah ..

AllohuAkbar!!